Isu Petisi Referendum Papua Barat, Nehemia: Itu Berita Bohong

Aktivis Gerakan Pembebasan Papua Barat Benny Wenda menyebar isu ada petisi rahasia yang telah dikirim ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Petisi itu diisukan berisi persetujuan referendum Papua Barat. Benny Wenda diyakini berbohong.

"Itu berita bohong. Tidak ada kebenaran dalam berita tersebut," kata Nehemia Elopore, Kamis (28/9/2017).

Menurut Anggota DPRD Yahukimo dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu, tidak ada petisi yang disampaikan ke PBB sebagai institusi. Dia juga meragukan soal angka penduduk yang menandatangani petisi itu. Diberitakan ABC Australia, ada 1,8 juta penduduk Papua Barat yang menandatangani petisi referendum tersebut.

"Tidak benar ada petisi yang disampaikan ke PBB sebagai institusi. Penanda tangan petisi 1,8 juta, angka dari mana itu? Penduduk asli Papua saja 1,3 juta jiwa. Angka 1,8 juta tidak pernah dicapai di pemilu sekalipun. Ngarang-nya berlebihan," kata Nehemia.

Benny Wenda juga mengatakan, penandatanganan petisi tersebut merupakan 'tindakan berbahaya' bagi warga Papua Barat. 57 orang ditangkap karena mendukung petisi tersebut dan 54 orang disiksa oleh pasukan keamanan Indonesia selama kampanye itu berlangsung. Bagi Nehemia, Benny sedang mengarang berita bohong.

"Ngarang berita bohong adalah ciri khas Benny Wenda dkk dalam menciptakan opini. Dia sudah hilang akal tentang apa yang harus dia lakukan, makanya ngarang begini," tegas Nehemia Eleodore. 

Read More

Manasseh Sogavare : Kepulauan Salomon Tidak Mendukung Kemerdekaan West Papua

Knpbtimikanews, New York - Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan pada sidang Ke – 72 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemarin Kepulauan Salomon tidak mendukung petisi pelanggaran Ham di West Papua karena banyak keganjalan yang terjadi selama ini.

Pada kesempatan tersebut Perdana Menteri Kepulauan Salomon juga menyampaikan banhwa apa yang selama ini diberitakan oleh semua media yang beredar di West Papua adalah bohong dan juga tidak ada kaitannya dengan Kepulauan Salomon.

“Saya tidak pernah mendukung West Papua untuk keluar dari Indonesia dan saya mendukung Indonesia dalam membangun Papua agar Papua lebih terdepan dan lebih maju lg,” kata Manasseh Sogavare.

Ditambahkan Manasseh Sogavare, West Papua minta merdeka karena banyak paksaan dari Negara-Negara ULMWP yang mau menguasai kekayaan orang asli Papua yang selama ini dijaga dengan baik.

Dan apa bila ada yang menyampaikan bahwa Kepulauan Salomon mendukung West Papua keluar dari Indonesia, selaku Perdana Menteri Kepulauan Salomo tidak mendukung apa yang dibicarakan oleh Negara-Negara ULMWP.

“Kami akan menuntut kepada ke media-media yang memberitakan soal dukungan Kepulauan Salomon untuk West Papua, karena berita itu tidak benar dan kami mendukung Indonesia untuk terus membangun West Papua agar lebih baik dan maju,” tutup Solomon Manasseh dengan tegas.

Read More

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Apresiasi Kemajuan Papua (West Papua)

New York. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengapresiasi perkembangan di Papua (West papua), Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Jokowi sangat memperhatikan kemajuan untuk Papua.

Hal ini disampaikan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Mr. Sogavarepada Sidang ke 72 Majelis Umum PBB di New York hari Jumat (22 September), Mr. Sogavare mengatakan bahwa Papua di bawah Pemerintahan Indonesi khususnya dibawah Presiden Jokowi sangat memperhatikan Papua, ini terlihat dari kemajuan-kemajuan baik di sector Pembangunan maupun SDM OAP sendiri.

“Saya mengapresiasi Presiden Jokowi yang melakukan perubahan di Papua baik di Bidang Pemabangunan maupun Sumber daya Manusia orang asli papua,”katanya.

Pada kesempatan itu juga Bapak Sogavare menyinggung isu pelanggaran HAM yang selalu diangkat oleh ULMWP, menurutnya Pelangaran HAM yang terjadi di Papua banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan Pemerintah Indonesia, sehingga permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintahan Jokowi, Kami mendukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan Negara Indonesia untuk mengambil langkah-langkah terhadap mereka.

Perdana menteri sekali mendorong Indonesia untuk melakukan kemajuan-kemajuan di Papua demi kesejahteraan yang lebih baik di Papua.

PBB sudah menetapkan bahwa Papua (West Papua) merupakan bagian dari Pemerintahan Indonesia sesuai dengan Keputusan PBB.

Read More

OAP Mana Yang Meminta Untuk Dilakukan Dialog

Knpbtimikanews.blogspot.co.id, Jayapura - Terlansir dari media tabloid jubi yang memberitakan adanya desakan diplomat kepulauan solomon, Barrett Salato untuk membangun dialog kontruktif antara pemerintah indonesia dengan OAP (orang asli papua). Barret Salato menyampaikan pandangannya pada sesi ke-36 pertemuan ke 18 Dewan Ham perserikatan bangsa-bangsa di PBB Jenewa.

Read More

Media PBB Release Apresiasi Kepada Wakil Presiden RI

Knpbtimikanews.blogspot.co.id, New York, A.S - 21 September 2017 - Di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini, Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia, menggarisbawahi tiga poin untuk mencapai 'Peace and a Decent Life for All on a Sustainable Planet', tema sesi ke-72

Read More

SOCRATES YOMAN : PEMERINTAH PUSAT FOKUS MEMBANGUN TANAH PAPUA MENJADI PROVINSI TERMAJU DAN TERDEPAN DI INDONESIA

Saya ingin menulis sebuah pemikiran yang di dasari dinamika kehidupan politik dan masyarakat di Papua.

Fenomena yang terjadi saat ini di Papua sungguh memperihatinkan, pasalnya pemerintah pusat secara fokus dan berkonsentrasi untuk membuat tanah kita Papua menjadi maju dan sejahtera.

Namun sayang, sikap pemikiran yang dangkal para pemimpin kelompok gerakan separatis di Papua ini membuat pembangunan yang dilakukan menjadi terhambat bahkan banyak yang tidak berlanjut karena mental-mental “tempe” para pengacau tanah Papua yang hanya memikirkan urusan perut tanpa melihat masa depan.

Seperti kelompok KNPB dan NFRPB contohnya, mereka hanya berpikir bagaimana punya uang untuk beli minuman, bagaimana bisa poya-poya, dan semuanya hanya sebatas memikirkan urusan perut semata.

Kata “perjuangan” yang mereka teriakkan hanya tipu daya saja, semuanya semu. sudah bertahun-tahun, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun, yang mereka isukan hanya sebatas konflik dan konflik. Pernahkah anda mendengar kelompok mereka menyuarakan pembangunan? Kemajuan Papua? Kesejahteraan rakyat?, silahkan anda jawab sendiri.

Tetapi yang saya amati, mereka justru meminta sumbangan kepada msyarakat dengan cara memaksa, untuk melancarkan aksi-aksi mereka termasuk mengisi perut mereka, sungguh picik dan licik, memanfaatkan dan menindas saudara sendiri hanya demi kesenangan sesaat. Apa yang kalian cari wahai saudaraku?

Tidak sampai disitu saja, pemerintah yang ingin membangun fasilitas untuk masyarakat saja mereka halangi, mereka mintai denda, mereka mintai bayaran, apa ini?. Apakah ini yang kalian sebut perjuangan wahai saudaraku?

Tidak hanya itu, belum lagi kelompok TPN OPM yang secara terang-terangan menunjukan bahwa kelompoknya memiliki kekuatan bersenjata, anda mau menembak siapa? Selama ini yang saya amati anda menembak orang-orang yang tidak bersalah. Berapa banyak saudaramu yang kau tembak? Berapa orang saudara kita yang kau bacok dan kau panah?

Wahai saudaraku TPN OPM, anda semua adalah saudaraku, janganlah mempermalukan diri sendiri, jangan menghinakan diri sendiri, stop sudah berbuat kebodohan. Kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke pangkuan ibu pertiwi, belajarlah kepada beberapa saudara kita yang sudah sadar dan kembali kepada Ibu Pertiwi. Mari renungkan saudaraku!

Penulis adalah President/Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, Pdt. Dr. Socrates Sofyan Yoman.

Read More

Perdana Menteri Inggris Akan Segera Usir ULMWP Dari London

Knpbtimikanews.blogspot.co.id, London - Gerakan  kelompok separatis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang selama ini melawan pemerintah Indonesia dengan berbagai manuver politiknya akan segera diusir oleh Pemerintah Inggris. Selama ini ULMWP berlindung dibawah ketiak inggris, namun saat ini Inggris sendiri semakin sadar bahwa ULMWP hanyalah memanfaatkan Inggris dan London untuk mengelabui dan membodohi rakyat Papua.

Perdana Menteri Inggris Theresa May mengungkapkan kepada Reuters, bahwa pemerintah inggris menilai ULMWP terlalu cengeng, “kami menilai Benny Wenda terlalu melebih-lebihkan dan seolah – olah terlihat spektacular, kami juga kecewa dengan swim for west papua di jenewa karena hanya 5 perenang dari 6 perenang yang berenang dan hanya 40 KM saja yang ditempuh, ini pembodohan public,” ujarnya.

“Pemerintah Inggris tidak bisa membiarkan kelompok Separatis seperti ini tinggal di Negara kami, kami rencanakan dalam waktu dekat akan kami deportasi kelompok mereka,” tambahnya.

Theresa menilai bahwa ULMWP tidak berkaca kepada rakyat Rohingya di Myanmar, karena menurut penilaian Theresa yang justru melangar HAM adalah Myanmar, sedangkan Papua justru dibangun oleh Pemerintah Indonesia.

Kelompok separatis selalu “menutup mata” peran serta kerja kersas  pemerintah Indonesia yang mulai membangun Papua. Mereka juga mengabaikan peran pemerintah Indonesia yang berhasil membuat kesepakatan dengan perusahaan tambang Amerika Serikat (AS) Freeport McMoRan Inc untuk mengambil 51 persen saham di Grasberg, tambang tembaga terbesar kedua di dunia, yang berada di Papua.

Kelompok Benny Wenda selalu memojokan pemerintah Indonesia dengan isu-isu HAM, padahal selama ini tidak pernah ada bukti otentik tentang pelanggaran HAM yang terjadi, bahkan perwakilan PBB yang meninjau Papua untuk masalah pelanggaran HAM sudah berkali-kali datang ke Papua tidak pernah menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM.

Saat ini era Pemerintahan Presiden Jokowi, investasi di Papua telah ditingkatkan. Para tahanan politik juga dibebaskan dan masalah HAM mulai ditangani.

Sehingga Pemerintah Inggris mengambil kesimpulan dan keputusan akan segera membubarkan kelompok Separatis ULMWP di negerinya dan meminta Benny Wenda dan kelompoknya keluar dari Inggris secapatnya, kalau tidak akan segera di deportasi pemerintah Inggris.

Read More

Manuver Politik Benny Wenda Di Luar Negeri Penuh Kejanggalan

Knpbtimikanews.blogspot.co.id, Jayapura - Benny Wenda punya ambisi untuk membuat Papua berpisah dari Indonesia ternyata tidak dilakukan dengan jujur, dan terkesan membodohi masyarakat Papua. Benny Wenda sangat mengagung-agungkan orang asing, seolah-olah orang asing dapat mengabulkan semua permintaannya. Padahal tidak dia sadari, bahwa keterlibatan orang asing akan menjadi sebuah boomerang bagi Papua.

Read More

Isu referendum West Papua Cacat Hukum dan Gagal Didorong dalam PIF ke-48

Knpbtimikanews.blogspot.co.id, Jayapura – Dalam pertemuan Pemimpin Forum Pasifik ke-47 di Pohnpei, Federal Micronesia, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), gereja dan gerakan sosial yang mewakili lebih dari 42 organisasi serta 13 negara dan wilayah meminta Pemimpin Forum untuk mengangkat kembali isu Papua Barat kembali kini gagal.

Read More

OPM Dukung Pemerintah RI Bangun Papua

Papua – Organisasi Papua Merdeka atau yang sering kita kenal dengan sebutan OPM atau KKB ini resmi mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah RI. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus penembakan yang terjadi serta pernyataan dari seorang kepala suku yang juga menjadi staff kepresidenan Lenis Kogoya. Selasa (05/09/17)

Read More

Petisi Berenang Bebas Bagi Papua Barat Ditolak Mahkamah HAM PBB

Knpbtimikanews.blogspot.co.id, Jayapura - Swim For Free West Papua atau berenang bebas bagi papua barat yang dilakukan oleh perenang wanita asal afrika timur Carey Evans mendapat kritik dari berbagai kalangan hingga petisi tersebut ditolak oleh Mahkamah Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, 29-30, agustus 2017.

Read More