Pertaruhan Harga Dirinya Anak Koteka

Knpbtimikanews, Jayapura - Papua menjadi salah satu provinsi yang akan ikut meramaikan proses Pilkada tahun 2018. Pater Dr Neles Tebay, bagi anak-anak koteka, Pilkada 2018 bukan hanya sekedar kesempatan untuk memilih pemimpin daerah tetapi lebih pada ajang pertaruhan harga diri. Ini berlaku bagi semua anak koteka dimanapun berada.

Menurut Pater Neles demi penghormatan pada harga diri ini semua harus menanamkan komitmen untuk tidak mengganggu, apalagi menghambat termasuk menolak kekerasan dan melaksanakan pilkada secara damai.

“Pilkada serentak ini kita akan disajikan untuk pertama kali dalam sejarah Papua bahwa hanya dua putera koteka yang akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur. Semua harus menganggap ini pesta bersama dan apapun yang terjadi yang terpilih adalah anak-anak Koteka,” ujar Pater Neles Tebay

Lanjut Neles Tebai, Kabupaten yang akan melaksanakan pilkada bupati juga hampir semua penduduknya adalah anak koteka.  Lima kabupaten tersebut adalah Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Puncak, Paniai, dan Deiyai.

Tambah Tebay, Sebagai Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) ini menyebut bahwa yakini anak-anak koteka dari masing-masing kabupaten akan membuktikan dirinya mereka bisa melaksanakan Pilkada tanpa kekerasan dan pertumpahan darah.

“Kami pikir ini yang penting. Jangan sampai karena Pilkada akhirnya memunculkan kebencian dan perpecahan. Pilkada hanya sebuah proses yang memiliki waktu namun kekerabatan dan kekeluargaan itu tak ada batasan waktu. Tak ada istilah mantan keluarga, yang ada justru mantan kepala daerah,” Pungkas Neles Tebay.

Read More

Tokoh Masyarakat Timika Bantah Pernyataan Veronica Koman

knpbtimikanews-Timika. Kericuhan terjadi di pelabuhan kargo milik PT Freeport Indonesia di Distrik Mimika Timur Jauh, Mimika, Papua pada Minggu (04/02) dini hari. 

Dalam peristiwa ini, seorang perempuan meninggal, sementara ini pihak Kepolisian dalam proses investigasi dan otopsi terhadap Jenazah tersebut.

Diketahui perempuan yang bernama Emalukata Emakeparo, 61, meninggal di pangkuan suaminya, yang hingga kini masih trauma akan peristiwa yang dihadapinya, seperti dituturkan pengacara hak asasi manusia Veronica Koman.

"Korban dan suaminya memang sedang di portside [untuk] ambil air. Kemudian ada suara tembakan, terus mama sempat bingung. Saat itu, mama sendiri tidak sadar bahwa dia sudah kena tembak," ujar Veronica, Senin (05/02).

Veronica juga mengtakan aparat Kepolisian memindah paksa jasad Emalukata dari DPRD ke Rumah Sakit, pernyataan Veronica ini dibantah oleh Silas Natkime yang merupakan Tokoh Masyarakat Timika, Selasa (06/02).

“Tidak ada pemaksaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam memindahkan Jenazah Emalukata ke Rumah Sakit,” tegas Silas.

Sebelum dipindahkan Kapolres Timika bersama beberapa tokoh masyarakat dan pihak keluarga sudah duduk bersama untuk membicarakan hal ini, sehingga sepakat untuk membawa jenazah ke Rumah Sakit untuk dilakukan otopsi, jadi tidak ada pemaksaaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, tegas Silas mengulangi ucapannya.

Saya minta kepada Veronica dan orang-orang yang tidak tau situasi jangan ikut bicara bohong, tolong kita jaga situasi keamanan kota Timika, jangan ada persoalan, kemudian ditambah lagi menjadi gaduh dengan membuat statemen-statemen yang tidak benar, ini dapat memprovokasi masyarakat di timika.

Saat ini Polisi sedang melakukan investigasi terhadap kericuhan yang terjadi di Porside pada minggu (04/02), dan Jenazah dalam proses pemeriksaan otopsi, terang silas.[sn]

Read More

DAP : Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi Dengan Isu Yang Berkembang

Kinpbtimikanews, Jayapura – Kejadian yang terjadi beberapa hari di Tembagapura Kab. Mimika menimbulkan banyak pertanyaan dan pro kontra di Masyarakat dan para Dewan Rakyat serta tokoh-tokoh yang ada di Papua.

Melihat hal tersebut Ketua Dewan Adat Papua Yan P. Yarangga angkat bicara soal kejadian tersebut serta menghimbau kepada semua stakeholder agar tidak memprovokasi dan membuat berita yang dapat menimbulkan permasalahan yang makin besar di Tembagapura Kab. Mimika.

Menurut Yan P. Yarangga bahwa permasalahan tersebut bukanlah disengaja oleh aparat kemanan yang melaksanakan tugas di Pos Security Portsite Tembagapura.

“Aparat ingin menolong Pelaku yang melompat dari speed boat di sekitaran Pulau Karaka namun karena Masyarakat sudah terprovokasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga Masyarakat disekitar Pulau Karaka melakukan penyerangan ke Aparat yang mau menolong Pelaku yang lompat dalam air,” kata Yan P. Yarangga

Ketua Dewan Adat Yan P. Yarangga Menambahkan bahwa, Kejadian tersebut bukan yang pertama Masyarakat menyerang Aparat keamanan dalam melaksanakan Tugas hingga ada Korban seperti sekarang ini.

“Kalau Masyarakat tidak membuat Gaduh pasti tidak ada Korban seperti sekaramg ini, jadi kami sebagai Dewan Adat Papua menghumbau agar Masyarakat tidak terpancing dengan situasi yang berkembang saat ini,” pungkas Ketua Dewan Adat Papua Yan P. Yarangga.

Read More

Zaadit Taqwa (Ketua BEM UI) Ko Su Ke Papua (Asmat) kah Belum?

knpbtimikanews- Papua. Insiden kartu kuning yang dilayangkan Ketua BEM UI Zaadit Taqwa terhadap Presiden Joko Widodo atas kejadian gizi buruk di Papua, pada acara Dies Natalis ke 68 Universitas Indonesia, Aksi tersebut disayangkan banyak pihak terutama masyarakat Papua terlebih lagi warga Asmat.

Mereka menanggapi dengan bijak setelah Presiden Jokowi akan mengirim Ketua BEM dan anggotanya ke Kabupaten Asmat, Papuauntuk melihat apa yang sudah diakukan Pemerintah di sana.

Ramainya pembahasan kartu kuning, di masyarakat di Papua pun geram dan merasa terusik dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang Ketua BEM UI.

“masa iya seorang mahasiswa yang notabene Ketua BEM tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah terhadap tragedi di Asmat?,” kata salah seorang warga Agats.

Ada juga yang mengatakan “Mahasiswa koq gak punya data akurat untuk penyampaikan sesuatu di depan publik, “ lain dengan Tinus anak SMA dengan bercanda mengatakan “Zaadit Ko Su ke Sa Pu Kampung k? Ko main-main kes ini sudah, biar ko tau mereka ada buat apa di sini,”

Berbeda dengan Yafet Yanri Sirupang yang merupakan Dokter parkatek di Papua yang menulis surat terbuka kepada Zaadit “Sebagai mahasiswa sebaiknya jangan berkoar-koar yang berlebihan apalagi tanpa mengetahui realita dilapangan. Sementara faktanya bahkan di Depok dan Jakarta saat ini juga masih ditemukan kasus gizi buruk, apalagi papua? Lantas salah siapa? Mungkin lebih elok klo mas kuliah dulu yang benar jadilah orang yang ahli dan berkompeten dibidangnya, nanti klo sudah lulus ajak teman2 yang lain ramai2 datang ke papua dan tunjukkan secara nyata kontribusi kalian sesuai kompetensi yang dimiliki. Bukan hanya Raja Ampat doang taunya dit,”

Tetap semangat buat rekan yang bertugas di Asmat (dr. Fey febriyani, dr. Desi irene, dr. Ziona, dkk) semoga klb campak dan gizi buruk dapat segera teratasi.

Salam hangat dari Papua. Gbu

Read More

Kejadian KLB Asmat Jangan di Jadikan Politik Dalam Pilkada

Knpbtimikanews, Jayapura - Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Ampera) Papua menghimbau kepada masyarakat khususnya para intelektual dan pemangku kepentingan, jangan menjadikan kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat sebagai amunisi politik, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

"Jangan sampai hal itu terjadi, karena kalau terjadi, maka para intelektual dan pemangku kebijakan sedang membodohi masyarakatnya sendiri," kata Ketua Umum Ampera Papua,” Stenly Salamahu Sayuri

Menurutnya, masyarakat harus diberikan pemahaman yang baik terkait kasus tersebut, dan hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab kelompok intelektual serta elit, sebagai penyaring dan pendidik politik, serta informasi.

"Kami menghimbau semua pihak untuk stop eksploitasi korban KLB sebagai sarana politik menjelang Pilkada 2018, stop lakukan proses pembodohan terhadap rakyat Papua dan segera evaluasi penggunaan dana Otsus, jika kedepan ada penyimpangan, pelaku harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegas Stenly.

Himbauan Ampera Papua ini berdasar atas sejumlah kenyataan di lapangan, yang terlihat langsung, maupun laporan dari sejumlah masyarakat, bahwa terdapat upaya menggiring opini dari sejumlah elit politik untuk menggunakan isu KLB menjadi bancakan politik.

Read More

KH. Tengku Zulkarnain Tidak Pantas Mengkritik Tito Karnavian

Knpbtimikanews, Jayapura – Pidato Kapolri Jenderal Polisi Drs H. HM Tito Karnavian MA Ph.D yang menimbulkan polemik publik dan banyak kritikan.

Kritikan yang dilontarkan Wasekjen MUI KH. Tengku Zulkarnain merupakan kepentingan sepihak yang ingin menjatuhkan Kinerja Kapolri yang sangat baik.

Polemik ini bukalah persoalan besar yang harus di perbincangkan terus, yang sekarang harus kita lihat adalah kinerja Kapolri yang sampai saat ini bisa memberikan layang publik yang baik kepada masyarakat.

Kinerja Kapolri sangat bagus dan patut di puji karena sampai saat ini Pelayanan Kepolisian kepada Publik sangat baik dan Kalau kita mau bandingakan degan KH. Tengku Zulkarnain apa yang selama ini dia korbakan untuk Indonesia.

KH. Tengku Zulkarnain tidak pantas mengkritik seorang Kapolri yang sudah banyak berbuat banyaj untuk bangsa dan negara ini, sedangkan  KH. Tengku Zulkarnain sudah berbuat apa buat bangsa dan negara ini.

Jangan hanya karena niat tertentu dan sepihak mau menjatuhkan Kapolri, karena belum tentu kinerja dan loyalitas kepada publik sama seperti apa yang dilakukan Kapolri bersama seluruh jajaran kepada semua Masyarakat Indonesia.

Read More

Ketua KNPI : Jangan Ada Unsur Kepentingan Tertentu Sehingga Menolak Sikap Pemerintah

Knpbtimikanews, Jayapura – Ketua KNPI Provinsi Papua Martinus Warimon menilai pernyataan sikap 5 Wilayah Adat melakukan penolakan terhadap PLT Gubernur Papua yang akan di Ambil dari TNI/Polri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo SH adalah hal yang tidak masuk akal.

Menurut Martinus Warimon bahwa apa yang di ambil oleh Mendagri adalah keputusan yang sangat tepat dan semua keputusan itu sudah ada pertimbangan dari berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemerintahan.

“Jangan ada unsur kepentingan tertentu sehingga kelima Dewan adat menolak sikap Pemerintah yang mau menetapkan PLT Gubernur Papua dari TNI/Polri, dan jangan  menganggap bahwa akan terjadi Konflik,” ujar Martinus Warimon.

Martinus Warimon menambahkan bahwa tidak akan ada konflik di Papua apabila semua dengan berjalan baik dan tidak ada oknum-oknum yang mau mengadu domba untuk menjatuhkan Pemerintahan.

Lanjut Martinus Warimon diharapkan semua Pihak menerima dan jangan lagi membuat isu Negatif tentang keputusan Mendagri dalam Wacana untuk TNI/Polri menjadi PLT Gubernur Papua.

“ini adalah kebijakan Pemerintah jadi jangan ada pihak-pihak yang mau mengadu domba antara masyarakat dan pemerintah, karena semua keputusan yang diambil oleh pemerintah itu baik buat Papua serta kemajuan Papua kedepan,” ungkap Martinus Warimon.

Sebagai Ketua KNPI saya berharap agar Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkebang di Media Sosial atau Media-media yang akan membuat gaduh Tanah Papua, tutup Ketua KNPI Martinus Warimon.

Read More