This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Senin, 03 September 2018

Etinus Murib, Rusunawa Uncen Untuk Mahasiswa Bukan Kelompok Separatis


Knpbtimikanews, Jayapura - Kepolisian Resor Jayapura Kota melakukan Pebertiban di Rusunawa Uncen Perumnas III, Distrik Heram Kota Jayapura dalam rangka pencarian barang bukti terkait Kasus Curanmor, Senin (03/09/2018).

Menurut Etinus Murib penagamat Papua saat memberikan  keterangan di lapangan, yang dilakukan Aparat Gabungan TNI/Polri sangatlah benar dan tepat karena selama ini Rusunawa yang dibuat oleh Pemerintah untuk Mahasiswa Papua dihuni oleh warga yang bukan Mahasiswa melainkan Kelompok-Kelompok yang berseberangan dengan ideologi Pancasila.

"Penertiban seperti ini harus sering dilakukan, agar yang bukan mahasiswa harus sadar dan keluar dari Rusunawa tersebut, kehadiran orang-orang tersebut hanya ingin memprovokasi Mahasiswa yang ada di Universitas Cenderawasih," terang Etinus Murib.

Lanjutnya, bahwa sampai dengan penertiban selesai, situasi di Rusunawa Uncen aman dan tidak ada kerusuhan dan keributan yang terjadi, dirinya yang melihat langsung di lapangan banyak sekali kendaraan yang ditertibkan oleh polisi yang tidak dapat menunjukan bukti kepemilikannya.

"Sebagai Orang Asli Papua (OAP), saya merasa malu dengan dijadikan rusunawa sebagai tempat menyembunyikan barang curian," ungkap Murib

Dirinya menghimbau agar kita bersama-sama bertanggung jawab untuk membangun Papua dan juga menjaga kedamaian di Tanah Papua, karena masa depan putra dan putri Papua akan jauh lebih baik dan maju ada ditangan kita," tuturnya.
Share:

Minggu, 02 September 2018

Tujuan Dibalik Dukungan Negera-Negara Kepulauan Pasifik Untuk West Papua


Knpbtimikanews, Jayapura - Terungkap alasan dukungan yang diberikan Negara-Negara Pasifik untuk West Papua hanyalah permainan untuk bisa memngambil Kekayaan Alam dan Sumber Daya Manusia di West Papua yang begitu baik dan menarik untuk Kesejahteraan Negera-Negara Pasifik.

Warpo Wetipo mengungkapkan bahwa perjuangan Papua selama ini dilakukan oleh Masyarakat Papua sendiri tanpa dibantu dari Negara-Negara Pasifik, tetapi sekarang United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) datang membawah berbagai Negara Pasifik untuk ikut terlibat dalam memperjuangkan Kemerdekaan Papua.

"Sebenarnya Negara Pasifik yang mendukung Papua untuk lepas dari Indonesia ada punya maksud tertentu sehingga sekarang banyak yang memberi dukungan kepada Papua, ya contohnya Vanuatu, Salomon dan lainnya yang sebenarnya hanya ingin Kekayaan Alam Tahan Papua,"tegas Warpo Wetipo.

Warpo juga menambahkan bahwa Papua sama sekali tidak membutuhkan dukungan dari Negara-Negara Pasifik melainkan ULMWP yang sudah menjual Tanah Papua kepada Negara-Negara Pasifik sehingga semua Negara yang ada didaratan Pasifik mendukung Papua untuk lepas dari Indonesia.

"ULMWP melakukan perjuangan tipu-tipu sehingga mejual Tanah Papua ke Negara Pasifik agar dapat dukungan ke PBB, dan apa bila Papua lepas dari Indonesia Papua akan menjadi Negara Pasifik, dan Masyarakat Papua akan ditindas dan sumber daya alam Papua akan direbut oleh mereka,"pungkas Warpo Wetipo.
Share:

Sabtu, 01 September 2018

Warpo Wetipo, Masyarakat Papua dan KNPB Tolak Aksi Demo ULMWP di Jayapura


Knpbtimikanews, Jayapura - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak dengan tegas Aksi yang akan dilakukan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Pada Tanggal 04 September 2018 yang akan dilaksanakan di Lapangan terbuka Perumnas III Waena, Jayapura

Hal tersebut dikemukan oleh Warpo Wetipo yang mana saat dikonfirmasi melalui sambungan Telpon mengatakan bahwa kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh ULMWP sangatlah tidak legas atau yang dimaksud tidak ada ijin, sehingga jangan ada masyarakat Papua atau Anggota KNPB yang ikut terlibat.

Lanjutnya Aksi yang dilakukan ULMWP adalah untuk membohongi Masyarakat Papua dan semua pihak, agar ULMWP bisa dibilang mampu memperjuangkan Papua untuk Masuk dalam sidang PBB yang akan dilaksanakan pada bulan September ini yang akan diikuti oleh semua Negara.

"Dengan Aksi tanggal 04 September 2018 nanti, ULMWP hanya ingin mengumpulkan dana sekaligus mencari uang untuk kebutuhan mereka selama hidup diluar negeri, dan bukan hanya itu ULMWP juga akan menipu semua pihak dengan mengatakan bahwa ULMWP sudah masuk dalam Pemimpin Forum Kepulauan Fasifik (FIF),"kata Warpo Wetipo

Warpo juga menambahkan bahwa ULMWP sekarang dalam masa sulit sehingga mereka harus membuat aksi demo yang sebenarnya tidak pantas dilakukan, karena aksi demo yang dilakukan hanya menipu Orang Asli Papua (OAP) yang ada di tanah Papua.

"KNPB sekarang lebih fokus kepada pengawasan pemerintah dalam penggunaan anggaran kampung, dimana banyak ditemukan pejabat OAP yang melakukan korupsi yang berdampak kepada masyarakat asli Papua yang sampai sekarang belum sejahtera dikarenakan ulah mereka," pungkas Aktivis KNPB Warpo Wetipo

Untuk itu sebagai Aktivis KNPB saya menghimbau kepada Masyarakat Papua dan semua Anggota KNPB untuk tidak mengikuti aksi demo yang dilakukan oleh ULMWP karena mereka hanya mencari sensasi untuk bisa mendapatkan uang dan juga bisa hidup mewah diluar negeri.
Share:

Jhon Tokoro, GARDA-P Membohongi Masyarakat Papua


Knpbtimikanews, Jayapura - Edaran yang disebarkan oleh Gerakan Rakyat Demokratik - Papua (GARDA-P) terkait Aksi Demo yang akan dilakukan oleh pada tanggal 03 September 2018 itu langsung ditanggapi oleh Pengamat Pembangunan Papua Jhon Tokoro, Sabtu (01/09/2018).

Menurut Jhon aksi demo yang dilakukan Gerakan Rakyat Demokratik (GARDA-P) tersebut tidak pantas dilakukan karena Papua sudah Maju dangan segala bidang, dan Masyarakat harus paham itu.

"Yang melakukan aksi demo tersebut adalah kelompok (GARDA-P) orang-orang yang hanya ingin membuat Papua menjadi terbelakang dan tertinggal sehingga mereke ingin melakukan aksi demo yang seharusnya tidak perlu dilakukan,"kata Jhon.

Lanjutnya, aksi demo yang akan dilakukan tersebut tidak lepas dari provokator-provokator yang ingin mrmbuat papua terpecah belah, sehingga diharapkan Masyarakat tidak ikut dalam aksi demo tersebut.

"Masyarakat harus pintar dan jangan mau dibodohi oleh kelompok-kelompok tersebut sehingga Papau tetap aman dan damai tanpa ada perpecahan antara Orang Asli Papua (OAP),"tegas Jhon

Dalam himbauannya Jhon Tokoro mengatakan, GARDA-P adalah kelompok yang ditunggangi oleh orang atau kelompok yang ingin membuat Papua hancur sehingga Masyarakaf dalam hal ini OAP tidak terpengaruh dan mengikuti aksi demo tersebut
Share:

Selasa, 17 Juli 2018

Komnas HAM Jangan Diam, Harus Usut Kasus Pembunuhan 3 Warga Sipil di Nduga


Ketua Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah didesak untuk mengusut kasus pembantaian terhadap 3 warga di Nduga beberapa waktu lalu, sampai sekarang tidak seorangpun atau lembaga bantuanhukum yang menindak lanjuti kasus ini.

Kepada media Theo Hesegem selakuk Ketua Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan Ham Pegunungan Tengah mengungkapkan agar Komnas HAM untuk mengusut pelaku kejahatan terhadap 3 warga sipil termasuk salah seorang anak kecil yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjatadi Nduga.

“Dengan segala keprihatinan, sampai saat ini Komnas HAM belum mengambil langkah-langkah terhadap pembantaian yang dilakukan oleh KKB,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler.

Ia juga meminta kepada seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat maupun para elit politik untuk memberikan ruang kepada TNI-Polri untuk melakukan penegakan hukum terhadap KKB atapun TPN-OPM.

“Kita harus dukung tindakan yang dilakukan oleh TNI-Polri di Nduga untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan, para pelaku ini harus ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,” ujarnya.

Dirinya juga melihat perkembangan di media, banyak sekali yang berbicara tentang Nduga, yang isinya provokasi serta menghasut, dirinya sangat menyayangkan hal ini karena semua informasi yang ditayangkan tidak sesuai dengan fakta.
Di Nduga, tidak benar bank papua ditutup dan tidak benar 90% SKPD tak ada ditempat,  DPRD kab. Nduga mati suri,  Warga sedang mengungsi kemana2 dan kondisi warga di kenyam sedang kelaparan, itu semua berita bohong.

“Informasi yang saya terima, bahwa bupati kepala distrik dan warga disana semua menyampaikan bahwa keadaan di kenyam aman. bahkan bupati menyampaikan mengutuk pembantaian masyarakat tidak bedosa yang dilakukan oleh KKB,” terangnya.

Dirinya meminta kepada seluruh elemen masyarakat, elit politik jangan membuat statemen kalau tidak mengetahui situasi yang sebenarnya di Nduga, datang ke Nduga dan lihat keadaan sebenarnya, aktifitas berjalan normal seperti biasa, tutupnya.
Share:

Sabtu, 14 Juli 2018

Yoas Beon : Tidak Ada Letusan Bom dari Helikopter di Nduga


Knpbtimikanews, Jayapura - Anggota DPRD Komisi C Kab. Nduga Yoas Beon angkat bicara soal isu yang saat ini berkembang di Media Sosial (Medsos) terkait Penembakan dan Penggunaan Helikopter oleh Aparat Gabungan di Kab. Nduga.

Saat di Konfirmasi melalu saluran Telepon Yoas Beon mengatakan bahwa sampai saat ini Kab. Nduga aman dan baik saja, tidak ada penembakan maupun serangan yang dilakukan oleh Aparat kemana di Nduga.

"Memang aparat lagi melakukan pengejaran terhadap Kelompok Separatis Papua (KKB) tetapi sampai saat ini tidak ada letusan bom dari Helikopter atau penggunaan senjata di Nduga khususnya Kampung Alguru serta Helikopter yang ada itu untuk mengantar bahan makanan kepada Aparat yang berjaga di Kab. Nduga.

Lanjutnya Masyarakat Kab. Nduga saat ini sedang beraktivitas seperti biasa saja, dan tidak ada permasalah serta gangguan yang terjadi di Kab. Nduga sehingga semua masyarakat beraktivitas seperti biasa dan baik.

Yoas juga menambhakan bahwa sampai saat ini tidak ada penyerangan udara melalui Helikopter melainkan pengantaran bama kepada aparat keamanan yang ada di Nduga dengan menggunakan Helikopter.

Untuk Yoas menghimbau kepada semua masyarakat agar tidak terpancing dengan isu yang saat ini sedang berkembang dan masyarakat harus tetap menjaga keamanan dan perdamaian di Nduga tanpa adanya provokasi.
Share:

Jumat, 13 Juli 2018

Dewan Adat Papua Apresiasi Tindakan TNI dan Polri Dalam Menjaga Masyarakat Nduga Dari Kelompok TPN-OPM



Knpbtimika, Jayapura - Ketua Dewan Adat Papua Yan P. Yarangga mengapresiasi kinerja TNI dan Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di Kab. Nduga dengan melakukan pengejaran dan antisipasi terhadap Kelompok TPN-OPM yang membuat kekacauan di Nduga.
Share:

Support

ad300