PERPPU 02/2017 HANTAM KNPB

Knpbtimikanews - Membahas tentang kehidupan tata Negara tidak akan habisnya, setiap hari kita akan selalu bersentuhan dengan peraturan Negara, tentunya peraturan tersebut dibuat dalam rangka menciptakan stabilitas berbangsa dan bernegara. Uniknya, tata Negara di Indonesia dibuat secara detail dan menyeluruh, memperhatikan norma dan nilai di masyarakat. Sehingga kebhinekaannya tetap terjaga dengan baik. Meskipun begitu, tetap saja ada kelompok-kelompok yang tidak senang dengan peraturan tata Negara yang sudah jelas diterapkan sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

Seiring berjalannya waktu, fenomena kelompok yang bertentangan dengan pemerintah semakin menjamur diseluruh pelosok negeri.

Hal tersebut menjadi dasar dikeluarkannya Perppu 02/2017 tentang Ormas. 

Kelompok yang tergabung dalam organisasi masyarakat tersebut semakin banyak yang berubah haluan, artinya dalam AD/ART setia kepada Pancasila dan UUD 1945, namun dalam pelaksanaan kegiatannya banyak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam dasar Negara, bahkan di cap sebagai kelompok radikal, HTI contohnya.

Badan hukum HTI di bubarkan melalui SK Kemenkumham (19 Juli 2017), karena dianggap sudah mengancam keutuhan Idiologi Pancasila. Selanjutnya, akan ditinjau secara berkesinambungan ormas-ormas yang bertentangan dengan dasar Negara dan akan segera dibubarkan.

Lalu bagaimana dengan Kelompok Separatis?? Apakah sama perlakuannya?? Kelompok yang dinyatakan separatis sudah diatur dalam Perppu 02/2017 ayat ke 4, yang dijelaskan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan separatis” adalah kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan bagian dari atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, agama, maupun ras. Sehingga sudah tidak ada alasan lagi bagi KNPB untuk tumbuh dan berkembang di NKRI.

Selanjutnya apakah Kelompok Separatis seperti KNPB yang ada di Papua akan dibubarkan?? KNPB sendiri bukan merupakan suatu Ormas, karena badan hukumnya tidak jelas. Dari awal berdiri, KNPB selalu menyuarakan untuk memisahkan diri dari NKRI dan membentuk Negara sendiri. Tanpa ada Perppu 02/2017 pun KNPB sudah jelas-jelas melanggar UU tentang gerakan separatis dan tindakan makar, UU No 27 Tahun 1999.

Aksi-aksi yang KNPB lakukan selalu merugikan masyarakat Papua dan menentang kebijakan pemerintah dengan menyudutkan Pemerintahan serta aparat keamanan. Masyarakat Papua saat ini semakin cerdas dalam melihat fakta dan data serta fenomena yang muncul, masyarakat Papua secara tegas menolak kelompok KNPB. Saat ini simpatisan KNPB sudah hampir ratusan orang menyatakan kembali ke NKRI dan berhenti dari aktivitas KNPB, mereka menganggap KNPB dibangun atas dasar nafsu perorangan dan kelompok yang ingin berkuasa diatas penderitaan rakyat Papua.

Akankah ada tindakan tegas dari pemerintah kepada KNPB? Yang sudah jelas menentang Dasar Negara, menentang Pemerintahan yang sah dan bukan sebagai organisasi yang resmi. Kita tunggu realisasi dari Pemerintah. [ronald amo/penggiat anti separatis]