TPN-OPM Mengancam Warga Kesulitan Mendapatkan Pelayanan Medis

Akibat ulah Tentara Pembebasan Nasional - Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) yang disebut aparat sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB), yang melakukan terror terhadap warga di  Distrik Tembagapura, warga mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan medis.

Kabid Humas Polda Papua Kombespol AM. Kamal saat dikonfirmasi terkait dengan situasi saat ini mengatakan bahwa warga ketakutan dengan ancaman dan terror yang dilakukan kelompok TPN OPM, Sabtu 28/10/2017 siang.

“Aparat keamanan dari Kepolisian sudah berada di kampung Utikini dam Kimbeli untuk memberikan keamanan dan pelayanan kepada mereka, aparat sudah berjaga-jaga untuk melindungi warga di sekitarnya dari ancaman dan teror”,kata Kabid Humas.

Pelayanan Medis di Kampung Bantisaat ini tidak beroperasi yang mana diketahui Seorang Ibu melintasi Polsek Tembagapura dengan membawa seorang anak bayi yang diletakan didalam Noken berjalan kaki untuk mendapatkan pelayanan medis, dari keterangan ibu tersebut anaknya sudah 3 hari mengalami sakit.

Pihak Kepolisian langsung mengantar Ibu dan bayinya yang sakit tersebut ke RS. Mile 68 untuk mendapatkan perawatan.

Satu-satunya Rumah Sakit yang berada di Banti sementara sudah tidak beroperasi lagi sejak adanya terror dan penembakan yang dilakukan oleh kelompok TPN-OPM kepada warga sekitar Distrik tembagapura.

Read More

Benny Wenda: Pernyataan Jack Millian Kemong Melemahkan Perjuangan ULMWP

Pernyataan Jack Millian Kemong dalam videonya yang menyatakan bahwa tidak ada organisasi perjuangan di tingkat nasional dan internasional yang bisa menghalangi perjuangan bangsa papua termasuk dari dalam dan luar negeri,  membuat Benny Wenda angkat bicara. Selasa 24/10/17.

Benny wenda mengatakan kami yang melakukan perjuangan melalui ULMWP (United Liberation Movemant West Papua) tidak pernah melarang perjuangan yang dilakukan oleh TPN-OPM di hutan, atas nama ULMWP kami hanya meminta kepada TPN-OPM untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap aparat keamanan maupun warga masyarakat.

“Dulu saya pernah meminta kepada TPN-OPM yang berjuang di hutan dengan melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap aparat maupun warga masyarakat, karena penembakan-penembakan yang dilakukan oleh TPN-OPM menjadi penghambat upaya yang dilakukan ULMWP di PBB,” ungkapnya.

Ditambahkan juga oleh Benny Wenda, sudah berapa lama TPN-OPM melakukan perjuangan dan mana hasilnya, yang terjadi adalah pembunuhan-pembunuhan terhadap rakyat Papua saja akibat yang dilakukan oleh mereka.

Pernyataan Jack Milian Kamong hanya memecah belah orang papua, dan ini adalah pernyataan sikap bodoh yang merugikan perjuangan west papua.

sumber: akun facebook viktor yeimo

Read More

REFERENDUM BENY WENDA UNTUK PAPUA HANYALAH HOAX

Knpbtimikanews, Jayapura - Pada tanggal 29 September 2017 ada sebuah informasi yang mengatakan bahwa sejumlah orang yang memperkenalkan sebagai perwakilan Papua yang mengidentifikasi sebagai ULMWP (Gerakan Pembebasan Bersatu Papua Barat) yang dipimpin oleh Beny Wenda pada tanggal 26 September 2017 telah memberikan sebuah petisi untuk Referendum Papua kepada Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa 24 menangani de-kolonisasi.

Permohonan yang diajukan oleh ULMWP menuntut negara Papua harus dikembalikan sebagai wilayah de-kolonisasi seperti sebelum tahun 1963 dan sebuah referendum diadakan untuk memberi orang Papua menentukan pilihan mereka apakah Papua adalah wilayah Indonesia atau tidak untuk memisahkan diri dari Indonesia menjadi Independent State. Dikatakan bahwa Permohonan ini ditandatangani oleh 1,8 juta orang atau 70% orang Papua atas nama semua orang Papua di Papua dan juga didukung oleh kelompok orang non-Papua lainnya yang tinggal di Papua.

Informasi tentang bukti politik ini diinformasikan ke BBC Indonesia oleh Beny Wenda melalui telepon namun tidak ada bukti informasi ini disebarkan ke media. Beny Wenda mengatakan kegiatan ini harus dilakukan dengan jumlah orang yang terbatas demi keamanan.

Jenderal (Purn) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan mengatakan, kegiatan politik perjuangan kemerdekaan Papua adalah sebuah isu politik lama dan secara bersamaan merupakan ancaman nasional terhadap kesatuan negara Republik dari Indonesia.

Tujuan akhir Referendum Papua jelas memisahkan Papua dari Indonesia yang menyatakan sebagai negara merdeka Papua. Ini jelas bertentangan dengan fakta bahwa Papua adalah bagian dari wilayah Indonesia.

Seperti yang disepakati secara nasional ada empat prinsip untuk penegakan langsung Negara Republik Indonesia yaitu: Filosofi Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945; Negara Kesatuan Republik Indonesia; Kesatuan dalam Keanekaragaman Bangsa berdasarkan Bhineka Tunggal Ika. Kegiatan ULMWP jelas bertentangan dengan empat prinsip Negara Indonesia, karenanya harus diberantas. ULMWP jelas pengkhianat.

Informasi tentang kegiatan ULMWP ditolak dengan kuat oleh Direktur Komite 24 Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara tidak langsung diketuai oleh Duta Besar Rafael Ramirez dari Republik Venezuela yang secara pasti menjalin hubungan diplomatik yang erat dengan Republik Indonesia.

Direktur Komite 24 Perserikatan Bangsa-Bangsa di Duta Besar New York Rafael Ramirez mengatakan kepada Perwakilan RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Komite 24 tidak pernah menerima secara resmi atau tidak resmi setiap petisi dari apa yang disebut ULMWP (Gerakan Pembebasan Serikat Papua Barat.

Komite 24 Perserikatan Bangsa-Bangsa pasti akan menolak permohonan tersebut karena pangkalan Papua berdasarkan hasil Undang-Undang Pilihan Bebas pada tahun 1962 telah memutuskan Papua untuk menjadi wilayah Republik Indonesia dan sejak tahun 1963 Papua menjadi bagian dari Wilayah Indonesia Jelas informasi penyampaian permohonan oleh sejumlah orang ULMWP tentang Referendum Papua hanya tipuan. Tipuan ini pasti dimaksudkan untuk membangunkan gagasan separatisme Papua yang telah dikuburkan baik di dalam negeri. masyarakat internasional dan di Papua.

Read More

Lenis Kogoya : Biacara Soal Papua Merdeka Hanya Buang Waktu dan Energi

Knpbtimikanews, Jayapura – Menanggapi isu pergerakan Kelompok Separatis di Tanah Papua yakni Papua Merdeka, Lenis kogoya selaku Staf Khusus Presiden Republik Indonesia mengatakan berbicara Papua Merdeka hanya membuang energi dan waktu.

Pasalnya, Lenis mengklaim bahwa semua kelompok Organisasi Papua Merdeka di Papua sudah ditemui oleh Presiden Joko Widodo, bahkan pertemuan itu dilakukan di Markas Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Presiden sudah masuk ke Papua dan bertemu dengan Kelompok OPM, bahkan mereka sudah memasuki tempat rawan Markas OPM dan disana Presiden tidak takut kepada siapapun kecuali takut pada Tuhan,”kata Lenis Kogoya.

Kemudian, Kogoya berpendapat bahwa membangun Papua harus dengan hati bukan dengan cara kekerasan dan menggunakan OPM sebagai tameng untuk menakuti semua Masyarakat yang ada di Papua.

“Papua sudah merdeka dalam berbagai hal, misalnya Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, sementara kalau tentang Papua Merdeka hal tersebut hanya membuat kita tertinggal dan terbelakang dari Provinsi lain yang ada di Indonesia,”tutur Kogoya

Oleh sebab itu dirinya mengutarakan bahwa setiap masalah yang terjadi di Tanah Papua jangan selalu dilihat dari sisi Negatifnya namun semua harus dilihat dari sisi prsitifnya.

Selain itu Lenis Kogoya juga angkat bicara soal Petisi yang di serahkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hanya berita bohong yang dilakukan oleh Kelompok Benny Wenda yang mengatas namakan Masyarakat Papua.

Dilanjutkan oleh Lenis Kogoya, Benny Wenda itu hanya ingin mencari nama saja dan dia bukan berjuang untuk masyarakat Papua tetapi untuk kepentingan Politiknya yang dijalankan diluar negeri.

“Orang Papua harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak dan kalo kita bicara soal Papua merdeka itu hanya buang Waktu dan Energi karna Papua sudah merdeka sejak bergabung dengan Republik Indonesia,”pungkas Lenis Kogoya.

Read More