PM Vanuatu : Benny wenda Harus Berpartisipasi Dalam Pilkada Papua

Knpbtimikanews, Jayapura – Dengan akan adanya Pesta Demokrasi di Papua, Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai menghimbau Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda untuk pulang ke Papua mengikuti Pesta Demokrasi yang akan berlangsung pada bulan Juni nanti.

Charlot Salwai mengatakan pesta demokrasi di papua akan berlangsung pada bulan juni nanti, diminta kepada ketua ULMWP Benny Wenda bisa pulang ke papua untuk mengikuti Pemilihan yang bertujuan untuk memilih pemimpin Papua yang akan datang.

“Benny Wenda bisa mengikuti pesta demokrasi yang ada di Indonesia khususnya di Papua dan langsung bisa memilih pemimpin yang pantas untuk membangun Papua,” kata Charlot Salwai

Charlot menambahkan bahwa Benny Wenda jangan hanya diluar negeri saja, karena usahanya untuk meyakinkan PBB belum dapat dipastikan, pulang ke Papua dulu untuk mengikuti Pemilihan serta melihat pembangunan serta kemajuan yang sudah terjadi di Papua.

rumor yang berkembang, saat ini ULMWP dan 2 kelompok lainnya seperti KNPB dan NRFPB sudah tidak sejalan setelah peristiwa Benny Wenda di suruh turun paksa dari mimbar oleh delegasi lain karena Benny Wenda membahas persoalan bukan pada tempatnya.

Sebagai Perdana Menteri Vanuatu berharap agar Pesta Demokrasi di Papua dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi konflik.

Read More

Keberhasilan Putra dan Putri Papua Tidak Lepas Dari Dukungan Pemerintah Indonesia

Knpbtimikanews, Jayapura – Keberhasilan Putra dan Putri Papua dalam bidang Pendidikan tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah maupun Pusat yang selalu memberikan dukungan dan doa serta oprasional buat anak-anak terbaik Papua yang kuliah atau menempuh ilmu diluar Negeri.

Menurut Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Max Olua mengungkapkan bahwa banyak Putra dan Putri papua yang berhasil dalam bidang pendidikan, dan juga berhasil memenangkan barbagai Olimpiade yang membawa kebanggaan untuk Papua dan Indonesia.

“Papua punya Putra dan Putri yang mampu bersaing dalam dunia pendidikan maupun lainnya tidak lepas dari dukungan Masyarakat Papua, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam memberiak supot dan doa untuk anak-anak Cenderawasih,” kata Max Olua

Lanjut Max, Pemerintah selalu mendukung dunia pendidikan yang ada di Papua agar semua anak papua mampu bersaing dan memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara khususnya orang papua.

Max menambahkan bahwa, Pemuda papua harus bisa berprestasi bukan hanya dalam dunia pendidikan melainkan lainnya agar martabat dan jati diri orang Papua, dapat dibanggakan.

“Kami sebagai Pemuda Papua berterima kasih kepada Pemerintah yang selalu mendukung Putra dan Putri Papua dalam mengemban ilmu diluar Papua maupun diluar Negeri untuk nama baik serta harkat dan martabat orang Papua,” tutup Ketua DPD KNPi Max Olua.

Read More

Saring Bakat Sepak Bola Anak Papua, Pemerintah Siapkan Stadion Papua Bangkit

Knpbtimikanews, Jayapura – Pencarian bakat putra dan putri papua dilakukan bukan hanya di bidanga pendidikan ataupun kesehatan saja dari bidang olahraga pun dilakukan pemerintah guna menunjukan pada dunia bahwa anak – anak papua mampu bersaing hingga keluar negeri. Selasa (20/02/18).

Pembanguan beberapa stadion di papua merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mencari bakat anak - anak papua dibidang sepak bola yang mana pembangunan ini dilakukan bukan hanya di kota jayapura melainkan antar kabupatenpun dibuatkan stadion hingga taraf internasional.

Beberapa stadion yang dibangun yakni Stadion papua bankit yang berada di kabupaten Jayapura tepatnya di Kampung Harapan hingga Stadion Mimika Sport Complex (MSC) yang berada di Kabupaten mimika merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mebangun papua.

Bakat terpendam anak – anak papua akan segera tersalurkan dengan hampir rampungnya stadion termegah kedua setelah gelora bung karno yakni stadion papua bangkit yang rencanya akan rampung pada Akhir Desember 2018 yang nantinya akan digunakan sebagai Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.

Selain itu Stadion Utama Kota Jayapura yakni Stadion mandala jayapura juga dilakukan beberapa perubahan atau renovasi dengan menambahkan Wisma Atlet yang nantinya akan digunakan para Atlet putra dan putri papua untuk tinggal dan berlatih.

Renovasi yang dilakukan pemerintah di stadion mandala jayapura merupakan bentuk perhatian pemerintah pada para atlet papua yang kesulitan mendapatkan tempat tinggal.

Read More

Dari Papua Untuk Papua, Septinus George Saa Buktikan Pada Dunia Internasional

Knpbtimikanews, Jayapura – pendidikan di Papua semakin maju dengan banyaknya anak – anak asli Papua berhasil bersekolah hingga keluar negeri, Selasa (20/02/18)

Pembangunan pendidikan yang sangat baik di papua merupakan sebuah keseriusan pemerintah dalam membangun papua di bidang sumber daya manusia khusunya di era teknologi yang saat ini semakin canggih hingga mancanegara.

Hal ini terbukti dengan beberapa deretan nama anak – anak papua yang menggoreskan tinta kesuksesan dengan membawa nama baik NKRI diluar negeri hingga banyak anak – anak papua yang ditawarkan untuk menetap dan menjadi warga negara asing namun mereka enggan karena cinta mereka kepada NKRI.

Salah satu ilmuwan asal papua yakni Septinus George Saa yang membuktikan bahwa dirinya berhasil dalam menorehkan prestasi di kanca dunia dan sekaligus membuktikan bahwa anak – anak papua mampu bersaing dengan anak – anak lain asalkan mempunyai niat dan tekad yang kuat.

Septinus merupakan salah satu ilmuwan muda asal papua yang telah berhasil membuktikan kepada dunia bahwa dirinya sebagai orang asli papua mampu untuk bersaing hingga keluar negeri dan berharap kepada semua anak – anak papua untuk bisa lebih baik dari dirinya.

Karir septinus dimulai dengan beasiswa yang didapatkanya dari pemerintah dengan kerja keras dan tekunnya dalam bidang fisika. Beasiswa yang didapat dimanfaatkan betul oleh septinus untuk mengejar cita – citanya dari kecil yakni menjadi seorang ilmuwan terkenal seperti Albert Einstein.

Dari pengalaman septinus ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dari dahulu dalam mencari bakat – bakat anak papua yang ingin dan punya tekat kuat untuk memajukan papua dengan prestasi.

Read More

Belajar Dari Pengalaman, Pemerintah Serius Bangun Kesehatan di Papua

Knpbtimikanews, Jayapura – Pembangunan infrastuktur Papua dari aspek kesehatan semaik maju dan melesat jauh dari apa yang dibayangkan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya rumah sakit yang di bangun di papua. Selasa (20/02/18).

Pembangunan beberapa rumah sakit ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun papua dari segi kesehatan yang mana papua sangat sensitif dengan yang namanya kesehatan dikarenakan kurangnya rumah sakit yang memadahi serta tenaga medis yang kurang mumpuni.

Beberapa rumah sakit pemerintah yang di bangun seperti RSUD Jayapura, RSUD yowari yang mulai membenahi sarana pengobatan merupakan sebuah bentuk kemajuan pembangunan dibidang kesehatan.

Selain itu setelah pembangunan, RSUD Jayapura akan menaikkan akreditasi dari rumah sakit nasional menjadi rumah sakit Internasional dimana fasilitas pengobatan moderen yang telah diterpakan dirumah sakit ini dan pemberian beberapa beasiswa yang diberikan pemerintah kepada putra - putri papua yang akan ditempatkan di beberapa daerah terpencil.

Kejadian Asmat merupakan sebuah perhatian pemerintah dan pembangunan rumah sakit yang berada di kota jayapura hingga bertaraf internasional merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun papua dari bidang kesehatan agar kedepanya pasien yang berada di daerah terpencil dapat dijangkau dari dinas kesehatan pemerintah setempat.

Salah satu pengamat kesehatan Kristianus Tebai, SKM, M.Kes mengatakan pembangunan RSUD jayapura merupakan bentuk kepedulian pemerintah atas kejadian Asmat dan mengatakan penyediaan Helipad di rumah sakit merupakan solusi yang sangat baik mengingat kondisi alam papua yang kurang begitu baik apabila dilewati melalui jalur darat.

“RSUD Jayapura yang dibangun sangatlah baik serta solusi dalam memberikan Helipad guna menjangkau daerah terpencil sangatlah tepat, saya yakin bukan hanya saya yang mendukung melainkan seluruh warga kota jayapura pasti mendukung,” Tutup Kristianus.

Read More

Yonas Nussy : Tak Ada Manipulasi Dalam Sistem Noken

Knpbtimikanews, Jayapura – Sekertaris Jenderal Barisan Merah Putih Yonas Nussy Menegaskan, tak ada manipulasi dalam pemungutan suara dengan menggunakan noken (tas tradisional Papua yang terbuat dari kulit kayu) saat Pemilu atau Pilkada.

Nussy mengatakan, sistem noken adalah budaya masyarakat Papua yang ada di wilayah Pegunungan dan sama sekali tidak ada manipulasi, karena rakyat memberikan dukungan sesuai hati nuraninya yang kemudian disampaikan atau dipercayakan kepada yang dihormati atau kepala suku.

“Tidak ada manipulasi dalam sistem noken, apa yang dipilih masyarakat sesuai nuraninya, itu juga yang dilaksanakan tetua adat. Jadi kepala suku atau tetua adat hanya menfasilitasi. Jadi siapa yang dipilih masyarakat itulah yang diikuti kepala suku atau tetua adat,” kata Nussy.

Menurut Yanas Nussy, penggunaan noken dalam pemungutan suara tidak diberlakukan di seluruh wilayah Pegunungan, hanya dikampung-kampung yang sulit terjangkau oleh angkutan darat maupun lainnya.

“Jadi noken itu hanya digunakan dikampung-kampung yang sulit terjangkau. Selain itu, masyarakat Pegunungan memilih seseorang calon pemimpinnya bukan spontan terjadi begitu saja saat hari pelaksanaan pemungutan suara, tapi pilihannya sudah mereka tentukan jauh-jauh hari,” ujar Yonas.

Ditambahkan Yonas, dalam menentukan pilihannya kepada salah satu kandidat, masyarakat Pegunungan melakukan tradisi bakar batu terlebih dahulu. “Mereka menjatuhkan pilihan kepada seseorang melalui prosesi seperti bakar batu, itulah budaya atau keraifan lokal,” tandas Yanas Nussy.

Read More

Pilkada 2018 di Papua Harus Netral, Aman dan Damai

Knpbtimikanews, Jayapura.- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) merekomendasikan enam poin untuk terciptanya pelaksanaan pemilu damai di Papua pada tahun 2018.

Rekomendasi ini ditujukan untuk pengurus partai politik, masyarakat, calon kepala daerah dan awak media. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey di Jayapura.

Frits mengatakan bahwa, enam point ini antara lain, partai politik menciptakan suasana damai dan mendorong tercapainya hak masyarakat untuk memilih dengan demokratis, penyelenggara pemilu baik KPU dan Panwaslu bersikap independen, dan masyarakat menjunjung tinggi toleransi.

Tiga point rekomendasi lainya adalah setiap calon Kepala Daeah berpegang teguh pada nilai-nilai demokratis dengan tak menghalalkan kampanye hitam dan politik uang, apparat POLRI dan TNI menjaga netralitasnya di Pilkada dan media massa membuat berita yang seimbang dalam tahun politik di Papua pada 2018.

“Peranan media massa, baik media cetak, online dan elektronik sangat penting untuk menciptakan pemilu damai. Karena itu, kami berharap media media massa dapat memberikan informasi yang netral, “ucapnya.

Lanjutnya, enam poin tersebut hadir dari latar belakang meningkatkatnya konflik Pilkada di Papua pada tahun 2017 lalu dan tidak adanya netralitas apparat penyelenggara pemilu.

Catatan Komnasn HAM terdapat lima warga yang meninggal dunia, puluhan warga luka-luka, dan banyak fasilitas public dirusak dalam konflik Pilkada pada tahun 2017 lalu di 5 Kabupaten di Papua.

Read More

ULMWP Gagal Masuk MSG, Benny Wenda Siap Digulingkan

Knpbtimikanews, Jayapura – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-21 yang diselenggarakan di Port Moresby, Papua Nugini Akhirnya ditutup dengan hasil yang mengecewakan buat Benny Wenda dan para pendukung Papua Merdeka.

Seperti yang dimuat dalam surat kabar bahwa usulan yang diajukan oleh Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda dan para pendukung Papua Merdeka ditolak oleh semua Anggota yang hadir dalam KTT tersebut.

Menurut Jacob Rumbiak penolakan tersebut merupakan pukulan berat bagi ULMWP dan pendukung Papua Merdeka, karena hal tersebut bisa membuat Benny Wenda digulingkan oleh para pendukung Papua Merdeka lainnya.

“Penolakan yang dilakukan oleh MSG merupakan kegagalan yang dilakukan oleh Benny Wenda untuk mendapatkan dukungan penuh dari Ketua sidang KTT dalam hal ini Perdana Menteri Papua New Guniea Peter O’neill dan lainnya,” tegas Jacob

Jacob menambahkan bahwa dengan hasil putusan ini, semua pendukung Papua Merdeka ingin Benny Wenda digantikan dengan pejuang Papua lainnya seperti Filep Karma ataupun Victor Yeimo.

“Semua pemimpin TPN-OPM minta Benny Wenda diganti, karena dia tidak bisa memperjuangkan Papua untuk mendapat dukungan penuh dari MSG dan juga tidak bisa menunjukan rasa kecintaannya buat Papua,”pungkas Juru Bicara ULMWP Jacob Rumbiak.

Read More

United Liberation Movement for West Papua Tidak Dipercaya MSG, Benny Wenda Kutuk Perbuatan TPN-PB

Knpbtimikanews, Jayapura - Akibat gagal dan tidak masuknya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di MSG, Benny Wenda mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh TPN-PB, hal ini disampaikan oleh juru bicara ULMWP Jacob Rumbiak selesai pertemuan negara-negara MSG di Post Moresby, PNG.

Sebelumnya Perdana Menteri PNG Peter O’neill yang juga memimpin rapat pertemuan puncak pemimpin MSG ke-21 yang dilaksanakan di Port Moresby, Papua New Guinea yang berlangsung kemaren tanggal 14/2/2018, mengatakan ULMWP belum dapat memenuhi persyaratan keanggotaan.

“ULMWP tidak bisa bergabung di MSG dengan alasan ULMWP merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan Negara Sah yang patut diapresiasi dengan pesatnya pembangunan di Papua saat ini., Kami menghormati Indonesia untuk sepenuhnya terlibat dalam MSG,” terang Peter O’neill.

Peter O’neill juga menyampaikan terima kasih kepada Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pengembangan kapasitas Anggota MSG dan juga telah menjembatani MSG dengan kerangka kerjasama regional lainnya termasuk ASEAN, APEC dan IORA.

Rumor yang berkembang ditolaknya ULMWP salah satunya adalah ULMWP tidak bisa menjamin kelompok TPN-PB yang masih melakukan aksi kekerasan dan terror terhadap masyarakat sipil dan aparat TNI, dua hari sebelum pertemuan MSG di Port Moresby pada hari senin tanggal 12/02/2018 telah terjadi penembakan terhadap anggota TNI yang mengakibatkan meninggal dunia.

TPN-PB sbelumnya juga pernah diingatkan oleh Benny wenda untuk tidak melakukan penembakan yang dapat dijadikan tindakan pelanggaran HAM karena hal ini dapat menghambat perjuangan papua menuju kemerdekaan di PBB, sepertinya peringatan itu tidak dihiraukan oleh TPN-PB sehingga melakukan penembakan terhadap seorang anggota TNI di Puncak, perlu diduga peristiwa ini sengaja dilakukan oleh TPN-PB untuk mengacaukan keberadaan ULMWP di Port Moresby.

 

Dengan tidak diterimanya ULMWP di MSG, Benny Wenda selaku Ketua ULMWP mengecam keras dan mengutuk TPN-PB sampai kapanpun perjuangan TPN-PB tidak akan pernah berhasil mengantarkan Papua menuju kemerdekaan.

“Benny Wenda sudah pernah mengingatkan TPN-PB untuk menghentikan perjuangan di hutan melalui kekerasan dan terror terhadap masyarakat sipil, dan kemaren terjadi penembakan terhadap seorang anggota TNI di Sinak Puncak, TPN-PB telah melakukan kebodohan atas upaya ULMWP selama ini,” tutur Jacob Rumbiak

Read More

Permintaan ULMWP Masuk MSG di Tolak Semua Kepala Negara Melanesia

Knpbtimikanews, Jayapura – Perdana Menteri Papua New Guinea Peter O'neill mengungkapkan bahwa pertemuan KTT di Port Moresby, tidak ada dukungan dari Negara-Negara Melanesia buat United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masuk dalam MSG.

Peter O'neill mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bukalah membahas untuk ULMWP masuk MSG dan pertemuan tersebut juga membahas untuk kemajuan Negara – Negara yang tergabung dalam MSG.

“Memang ada usulan dari ULMWP melalui Benny Wenda Tetapi semua itu ditolak oleh seluruh Kepala Negara atau yang mewakili karena dianggap ULMWP adalah bagian dari Negara Indonesia,” tutur Peter O'neill

Lanjut O’neill, sebagai Ketua MSG berharap agar ULMWP bisa menerima hasil putusan KTT, dan berharap ULMWP harus bisa patuhi apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia selama ini untuk Papua.

“ULMWP adalah bagian dari Indonesia dan itu sudah dibuktikan dengan semua Pembangunan yang selama ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk Masyarakat Papua,” tegas O'neill

Tambah Peter O'neill bahwa kalau mau dilihat ULMWP belum ada pembuktian buat Masyarakat Papua dalam segalah bentuk apapun, sedangkan Indonesia sudah buktikan bahwa Papua adalah Indonesia dengan semua Pembangunan serta Infrstruktur yang sudah megah di Papua.

“Indonesia Negara yang sah dan patut untuk diapresiasi dengan semua pembangunan yang sudah dibuktikan selama ini untuk Papua serta kepada dunia bahwa Papua adalah Indonesia,” tutup Perdana Menteri PNG Peter O'neill

Read More

Masyarakat Papua Jangan Mudah Terprovokasi Isu di Media Sosial

Knpbtimikanews, Jayapura - Menyaksikan proses pesta demokrasi di tanah Papua, baik dalam Pemilihan Umum Legislatif, maupun Pemilihan Umum Presiden, maka tingkat pemahaman rakyat Papua soal demokrasi sangat baik.

Sehingga perlu mewaspadai adanya ajakan atau himbauan sekelompok orang yang menyatakan aksi boikot Pemilu secara demokratis di tanah Papua.

Keterlibatan masyarakat Papua dalam Pilkada maupun Pilpres sangat dibutuhkan karena akan turut menentukan pembangunan wilayah Papua dan bangsa secara umum.

Sebab Papua merupakan bagian dari integrasi NKRI sehingga referendum tidak akan pernah terwujud karena Indonesia sangat mencintai Papua. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan di tanah Papua yang mulai dilakukan dengan gencar oleh pemerintah Presiden Jokowi-JK demi kemajuan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimanapun Papua tidak bisa dipisahkan dari NKRI. Kita bisa lihat beberapa negara tetangga di wilayah Malenesia tak ada satupun diantara negara di wailyah Malenesia yang lebih maju dan sejahtera dari pada Papua. Bahkan, hampir seluruh kebutuhan dasar warga PNG dipasok dari Papua karena masyarakat di Malenesia sana dikuasai oleh orang Asing.

Di dalam hukum dan pemerintahan Orang Papua tidak ada yang dibedakan dengan suku lainnya di Indonesia. Sudah banyak orang asli Papua yang jadi Menteri, banyak yang jadi Jenderal, bahkan seluruh Gubernur dan Bupati serta Walikota semuanya orang asli Papua (OAP).

Papua adalah NKRI karena NKRI dibentuk bukan atas dasar Ras, Agama, Suku bangsa dll. Tapi NKRI dibentuk atas dasar Bhineka Tunggal Ika.

Himbauan yang beredar di akun media sosial Facebook Jonh Boy Arigy hanya bentuk provokasi agar masyarakat Papua terpisah dari NKRI dengan mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), artinya kelompok tersebut mencoba membangun perbedaan diantara suku-suku di tanah air.

Perlu diketahui tindakan organisasi massa The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang disebut-sebut sebagai perwakilan masyarakat Papua dalam mengajukan diri agar Papua memperoleh keanggotaan pada Melanesian Spearhead Group (MSG) pada Februari 2015 lalu dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap seluruh negara-negara anggota MSG yang ada saat ini. Dan sekarang mereka berharap masih diterima.

Melihat fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa ULMWP ternyata hanyalah sebuah perkumpulan individu-individu yang sarat dengan kepentingan. Tidak lain dan tidak bukan, kepentingan tersebut adalah untuk memprovokasi masyarakat Papua.

Diharapkan agar seluruh masyarakat Papua untuk dapat lebih dewasa dalam menyikapi berbagai tindakan provokatif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang bertujuan untuk menyengsarakan masyarakat Papua sendiri.

Hal penting yang dapat dilakukan saat ini adalah mendukung seluruh program-program yang dicanangkan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Read More

Benny Wenda : Mengutuk Keras Kejadian Penembakan Kab. Puncak Jaya

Knpbtimikanews, Jayapura – Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengutuk keras kejadian penembakan yang terjadi pada Senin (12/18) mengakibatkan satu Anggota TNI Tewas di Kab. Puncak Jaya.

Menurut Benny Wenda, kejadian tersebut membuat dukungan untuk ULMWP masuk dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) terancam batal dan tidak mendapat dukungan dari Negara-Negara Melanesia lainnya.

“Kejadian tersebut membuat dukungan untuk ULMWP masuk dalam keanggotaan MSG berkurang dan tidak ada lagi dukungan dari semua Negara yang mengikuti Pertemuan di Port Moresby, Papua New Guinea,” ujar Benny Wenda

Lanjut Benny Wenda bahwa kelompok separatis yang membuat kegaduan tersebut tidak memahami apa itu Politik yang sekarang lagi diperjuangkan oleh ULMWP dalam mengikuti pertemuan di di Port Moresby.

Lagi Wenda, kelompok yang ada digunung harus bisa menahan diri dan jangan membuat aksi-aksi penembakan yang dapat menimpulkan pro dan kontra terhadap dukungan buat ULMWP saat ini.

“Sebagai Ketua ULMWP mengutuk keras kejadian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), karena hal tersebut tidak terpuji dan membuat ULMWP tidak dimasukan dalam keanggotaan MSG,” pungkas Ketua United Liberation Movement for West Papua Benny Wenda.

Read More

Jakob Rumbiak : ULMWP Belum Pantas Masuk MSG

Knpbtimikanews, Jayapura – Pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) yang bertempat di  Stanley Hotel, Port Moresby, Papua Nugini (PNG). Menimbulkan Pro dan Kontra di kalangan Politisi Papua.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang baru, Rick Houenipwela; Perdana Menteri Vanuatu,  Charlot Salwai dan Menteri Urusan Luar Negeri, Ralph Regenvanu; serta delegasi FLNKS (Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste) yang dipimpin oleh Victor Tutugoro, Menteri Pertahanan dan Kemanan Nasional, Ratu Inoke Kubuabola.

Delegasi West Papua, dalam hal ini United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang berstatus Observer juga telah hadir. Demikian pula Indonesia yang berstatus sebagai Associate Member. Timor Leste yang berstatus sebag Observer juga dikabarkan hadir.

Jakob Rumbiak, mengatakan dirinya tidak begitu yakin PM Peter O’Neill sebagai Ketua forum MSG akan mendukung aplikasi keanggotaan penuh (full member) West Papua melalui ULMWP.

“Masyarakat Papua adalah warga Indonesia dan terkait dengan dukungan untuk ULMWP saya pikir belum semua masyarakat mendukung karena Masyarakat Papua sendiri tidak pernah sependapat dalam artian belum begitu banyak yang mengetahui apa itu ULMWP disamping itu juga banyaknya suku yang ada di Papua menjadi penghambat penyatuan bangsa West Papua,” Ujar Jakop Rumbiak.

Ditambahkan olehnya kalau saat ini perbedaan itu sangat kelihatan sekali, adanya statemen orang papua gunung dan adanya orang papua pantai, belum lagi suku-suku yang ada, inilah yang sulit untuk menyatukannya, sehingga perjuangan ULMWP hanya sebatas mata saja, namun belum tentu kita ini sehati, karena berdasarkan pendatan kami terhadap orang Papua masih banyak yang tetap mencintai Indonesia dan tidak mau Papua berpisash dengan Indonesia.

Sebagai Juru Bicara ULMWP berharap Masyarakat jangan terlalu fokus dengan kegiatan yang dilaksanakan di PNG, dan berharap agar kedepan semua masyarakat Papua harus bersatu untuk kemajuan Papua sendiri.

Read More

Alfinus Tabuni: Pilkada JayawijayaHarus Bermartabat Sesuai Amanat UUD 1945

knpbnews- Papua. Berharap Pilkada di Kabupaten Jayawijaya harus bermartabat sesuai amanat UUD 1945 termasuk menjaga keamanan jelang pentapan bakal calon oleh KPU pada tanggal 12 Februari 2018, hal ini disampaikan oleh Ketua Forum Pembangunan Papua Alfinus Tabuni, di Wamena 10/02/2018.

Alfinus Tabuni mengajak seluruh kaum intelektual, Tokoh Agama dan Lapisan Masyarakat yang ada di Lembah Baliem untuk bersama-sama mensukseskan pesta demokrasi dengan menjaga ketertiban jelang penetapan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah.

Kita kedepankan hukum kasih dan perdamaian yang ada di Lembah Baliem, tidak ada tindakan anarkis, siapapun yang nantinya terpilih menjadi Bupati tentu akan membangun Kabupaten Jayawijaya yang lebih maju, mandiri dan sejahtera, kata Alfinus.

Alfius juga meminta kepada semua aparat keamanan baik TNI-Polri yang ada di Lembah Baliem agar melaksankan tugasnya sesuai dengan perintah dan aturan yang berlaku di Negara tanpa merugikan masyarakat.

Setiap saat kemungkinan pastinya ada gangguan dan potensi selalu ada, agar pihak keamanan untuk selalu mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi potensi yang dapat mengganggu jalannya Pilkada, tutup Alfinus. [basoka]

Read More

Laurenzus Kadepa : Papua Tidak Masuk Agenda Pembahasan Pada Pertemuan di PNG

Knpbtimikanews, Jayapura – Legislator Papua Laurenzus Kadepa membata isu terkait Papua masuk dalam pembahasan di Papua New Guinea yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 – 15 Februari mendatang.

Kadepa mengatakan bahwa isu Papua masuk dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah kabar yang tidak benar, dikarenakan Papua adalah bagian dari Indonesia dan bukan bagian dari MSG

“Papua tidak masuk agenda pembahasan pada pertemuan di PNG karena Papua bukan bagian dari MSG dan Papua juga tidak akan pernah bisa masuk MSG karena Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Kadepa dengan tegas.

Lanjut Kadepa, sebagai Legislator Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua agar jangan terprovokasi oleh isu yang berkembang saat ini di Dunia Maya, karena dapat menimbulkan kekacauan atau Konflik di Papua.

“Sebagai Pejuang Papua, Kami menghimbau agar semua masyarakat bisa mematuhi apa yang dilarang oleh pemerintah Indonesia dan jangan mudah terprovokasi, karena hal tersebut bisa membuat Papua hancur dalam segala bidang,” ujar Laurenzus Kadepa

Untuk itu kami berharap agar semua Masyarakat mendukung apa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan jangan sampai ada pertikaian yang terjadi sesama orang asli papua maupun non Papua,himbau Legislator Papua Laurenzus Kadepa

Read More

Pertaruhan Harga Dirinya Anak Koteka

Knpbtimikanews, Jayapura - Papua menjadi salah satu provinsi yang akan ikut meramaikan proses Pilkada tahun 2018. Pater Dr Neles Tebay, bagi anak-anak koteka, Pilkada 2018 bukan hanya sekedar kesempatan untuk memilih pemimpin daerah tetapi lebih pada ajang pertaruhan harga diri. Ini berlaku bagi semua anak koteka dimanapun berada.

Menurut Pater Neles demi penghormatan pada harga diri ini semua harus menanamkan komitmen untuk tidak mengganggu, apalagi menghambat termasuk menolak kekerasan dan melaksanakan pilkada secara damai.

“Pilkada serentak ini kita akan disajikan untuk pertama kali dalam sejarah Papua bahwa hanya dua putera koteka yang akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur. Semua harus menganggap ini pesta bersama dan apapun yang terjadi yang terpilih adalah anak-anak Koteka,” ujar Pater Neles Tebay

Lanjut Neles Tebai, Kabupaten yang akan melaksanakan pilkada bupati juga hampir semua penduduknya adalah anak koteka.  Lima kabupaten tersebut adalah Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Puncak, Paniai, dan Deiyai.

Tambah Tebay, Sebagai Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) ini menyebut bahwa yakini anak-anak koteka dari masing-masing kabupaten akan membuktikan dirinya mereka bisa melaksanakan Pilkada tanpa kekerasan dan pertumpahan darah.

“Kami pikir ini yang penting. Jangan sampai karena Pilkada akhirnya memunculkan kebencian dan perpecahan. Pilkada hanya sebuah proses yang memiliki waktu namun kekerabatan dan kekeluargaan itu tak ada batasan waktu. Tak ada istilah mantan keluarga, yang ada justru mantan kepala daerah,” Pungkas Neles Tebay.

Read More

Tokoh Masyarakat Timika Bantah Pernyataan Veronica Koman

knpbtimikanews-Timika. Kericuhan terjadi di pelabuhan kargo milik PT Freeport Indonesia di Distrik Mimika Timur Jauh, Mimika, Papua pada Minggu (04/02) dini hari. 

Dalam peristiwa ini, seorang perempuan meninggal, sementara ini pihak Kepolisian dalam proses investigasi dan otopsi terhadap Jenazah tersebut.

Diketahui perempuan yang bernama Emalukata Emakeparo, 61, meninggal di pangkuan suaminya, yang hingga kini masih trauma akan peristiwa yang dihadapinya, seperti dituturkan pengacara hak asasi manusia Veronica Koman.

"Korban dan suaminya memang sedang di portside [untuk] ambil air. Kemudian ada suara tembakan, terus mama sempat bingung. Saat itu, mama sendiri tidak sadar bahwa dia sudah kena tembak," ujar Veronica, Senin (05/02).

Veronica juga mengtakan aparat Kepolisian memindah paksa jasad Emalukata dari DPRD ke Rumah Sakit, pernyataan Veronica ini dibantah oleh Silas Natkime yang merupakan Tokoh Masyarakat Timika, Selasa (06/02).

“Tidak ada pemaksaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam memindahkan Jenazah Emalukata ke Rumah Sakit,” tegas Silas.

Sebelum dipindahkan Kapolres Timika bersama beberapa tokoh masyarakat dan pihak keluarga sudah duduk bersama untuk membicarakan hal ini, sehingga sepakat untuk membawa jenazah ke Rumah Sakit untuk dilakukan otopsi, jadi tidak ada pemaksaaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, tegas Silas mengulangi ucapannya.

Saya minta kepada Veronica dan orang-orang yang tidak tau situasi jangan ikut bicara bohong, tolong kita jaga situasi keamanan kota Timika, jangan ada persoalan, kemudian ditambah lagi menjadi gaduh dengan membuat statemen-statemen yang tidak benar, ini dapat memprovokasi masyarakat di timika.

Saat ini Polisi sedang melakukan investigasi terhadap kericuhan yang terjadi di Porside pada minggu (04/02), dan Jenazah dalam proses pemeriksaan otopsi, terang silas.[sn]

Read More

DAP : Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi Dengan Isu Yang Berkembang

Kinpbtimikanews, Jayapura – Kejadian yang terjadi beberapa hari di Tembagapura Kab. Mimika menimbulkan banyak pertanyaan dan pro kontra di Masyarakat dan para Dewan Rakyat serta tokoh-tokoh yang ada di Papua.

Melihat hal tersebut Ketua Dewan Adat Papua Yan P. Yarangga angkat bicara soal kejadian tersebut serta menghimbau kepada semua stakeholder agar tidak memprovokasi dan membuat berita yang dapat menimbulkan permasalahan yang makin besar di Tembagapura Kab. Mimika.

Menurut Yan P. Yarangga bahwa permasalahan tersebut bukanlah disengaja oleh aparat kemanan yang melaksanakan tugas di Pos Security Portsite Tembagapura.

“Aparat ingin menolong Pelaku yang melompat dari speed boat di sekitaran Pulau Karaka namun karena Masyarakat sudah terprovokasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga Masyarakat disekitar Pulau Karaka melakukan penyerangan ke Aparat yang mau menolong Pelaku yang lompat dalam air,” kata Yan P. Yarangga

Ketua Dewan Adat Yan P. Yarangga Menambahkan bahwa, Kejadian tersebut bukan yang pertama Masyarakat menyerang Aparat keamanan dalam melaksanakan Tugas hingga ada Korban seperti sekarang ini.

“Kalau Masyarakat tidak membuat Gaduh pasti tidak ada Korban seperti sekaramg ini, jadi kami sebagai Dewan Adat Papua menghumbau agar Masyarakat tidak terpancing dengan situasi yang berkembang saat ini,” pungkas Ketua Dewan Adat Papua Yan P. Yarangga.

Read More

Zaadit Taqwa (Ketua BEM UI) Ko Su Ke Papua (Asmat) kah Belum?

knpbtimikanews- Papua. Insiden kartu kuning yang dilayangkan Ketua BEM UI Zaadit Taqwa terhadap Presiden Joko Widodo atas kejadian gizi buruk di Papua, pada acara Dies Natalis ke 68 Universitas Indonesia, Aksi tersebut disayangkan banyak pihak terutama masyarakat Papua terlebih lagi warga Asmat.

Mereka menanggapi dengan bijak setelah Presiden Jokowi akan mengirim Ketua BEM dan anggotanya ke Kabupaten Asmat, Papuauntuk melihat apa yang sudah diakukan Pemerintah di sana.

Ramainya pembahasan kartu kuning, di masyarakat di Papua pun geram dan merasa terusik dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang Ketua BEM UI.

“masa iya seorang mahasiswa yang notabene Ketua BEM tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah terhadap tragedi di Asmat?,” kata salah seorang warga Agats.

Ada juga yang mengatakan “Mahasiswa koq gak punya data akurat untuk penyampaikan sesuatu di depan publik, “ lain dengan Tinus anak SMA dengan bercanda mengatakan “Zaadit Ko Su ke Sa Pu Kampung k? Ko main-main kes ini sudah, biar ko tau mereka ada buat apa di sini,”

Berbeda dengan Yafet Yanri Sirupang yang merupakan Dokter parkatek di Papua yang menulis surat terbuka kepada Zaadit “Sebagai mahasiswa sebaiknya jangan berkoar-koar yang berlebihan apalagi tanpa mengetahui realita dilapangan. Sementara faktanya bahkan di Depok dan Jakarta saat ini juga masih ditemukan kasus gizi buruk, apalagi papua? Lantas salah siapa? Mungkin lebih elok klo mas kuliah dulu yang benar jadilah orang yang ahli dan berkompeten dibidangnya, nanti klo sudah lulus ajak teman2 yang lain ramai2 datang ke papua dan tunjukkan secara nyata kontribusi kalian sesuai kompetensi yang dimiliki. Bukan hanya Raja Ampat doang taunya dit,”

Tetap semangat buat rekan yang bertugas di Asmat (dr. Fey febriyani, dr. Desi irene, dr. Ziona, dkk) semoga klb campak dan gizi buruk dapat segera teratasi.

Salam hangat dari Papua. Gbu

Read More

Kejadian KLB Asmat Jangan di Jadikan Politik Dalam Pilkada

Knpbtimikanews, Jayapura - Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Ampera) Papua menghimbau kepada masyarakat khususnya para intelektual dan pemangku kepentingan, jangan menjadikan kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat sebagai amunisi politik, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

"Jangan sampai hal itu terjadi, karena kalau terjadi, maka para intelektual dan pemangku kebijakan sedang membodohi masyarakatnya sendiri," kata Ketua Umum Ampera Papua,” Stenly Salamahu Sayuri

Menurutnya, masyarakat harus diberikan pemahaman yang baik terkait kasus tersebut, dan hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab kelompok intelektual serta elit, sebagai penyaring dan pendidik politik, serta informasi.

"Kami menghimbau semua pihak untuk stop eksploitasi korban KLB sebagai sarana politik menjelang Pilkada 2018, stop lakukan proses pembodohan terhadap rakyat Papua dan segera evaluasi penggunaan dana Otsus, jika kedepan ada penyimpangan, pelaku harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegas Stenly.

Himbauan Ampera Papua ini berdasar atas sejumlah kenyataan di lapangan, yang terlihat langsung, maupun laporan dari sejumlah masyarakat, bahwa terdapat upaya menggiring opini dari sejumlah elit politik untuk menggunakan isu KLB menjadi bancakan politik.

Read More

KH. Tengku Zulkarnain Tidak Pantas Mengkritik Tito Karnavian

Knpbtimikanews, Jayapura – Pidato Kapolri Jenderal Polisi Drs H. HM Tito Karnavian MA Ph.D yang menimbulkan polemik publik dan banyak kritikan.

Kritikan yang dilontarkan Wasekjen MUI KH. Tengku Zulkarnain merupakan kepentingan sepihak yang ingin menjatuhkan Kinerja Kapolri yang sangat baik.

Polemik ini bukalah persoalan besar yang harus di perbincangkan terus, yang sekarang harus kita lihat adalah kinerja Kapolri yang sampai saat ini bisa memberikan layang publik yang baik kepada masyarakat.

Kinerja Kapolri sangat bagus dan patut di puji karena sampai saat ini Pelayanan Kepolisian kepada Publik sangat baik dan Kalau kita mau bandingakan degan KH. Tengku Zulkarnain apa yang selama ini dia korbakan untuk Indonesia.

KH. Tengku Zulkarnain tidak pantas mengkritik seorang Kapolri yang sudah banyak berbuat banyaj untuk bangsa dan negara ini, sedangkan  KH. Tengku Zulkarnain sudah berbuat apa buat bangsa dan negara ini.

Jangan hanya karena niat tertentu dan sepihak mau menjatuhkan Kapolri, karena belum tentu kinerja dan loyalitas kepada publik sama seperti apa yang dilakukan Kapolri bersama seluruh jajaran kepada semua Masyarakat Indonesia.

Read More

Ketua KNPI : Jangan Ada Unsur Kepentingan Tertentu Sehingga Menolak Sikap Pemerintah

Knpbtimikanews, Jayapura – Ketua KNPI Provinsi Papua Martinus Warimon menilai pernyataan sikap 5 Wilayah Adat melakukan penolakan terhadap PLT Gubernur Papua yang akan di Ambil dari TNI/Polri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo SH adalah hal yang tidak masuk akal.

Menurut Martinus Warimon bahwa apa yang di ambil oleh Mendagri adalah keputusan yang sangat tepat dan semua keputusan itu sudah ada pertimbangan dari berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemerintahan.

“Jangan ada unsur kepentingan tertentu sehingga kelima Dewan adat menolak sikap Pemerintah yang mau menetapkan PLT Gubernur Papua dari TNI/Polri, dan jangan  menganggap bahwa akan terjadi Konflik,” ujar Martinus Warimon.

Martinus Warimon menambahkan bahwa tidak akan ada konflik di Papua apabila semua dengan berjalan baik dan tidak ada oknum-oknum yang mau mengadu domba untuk menjatuhkan Pemerintahan.

Lanjut Martinus Warimon diharapkan semua Pihak menerima dan jangan lagi membuat isu Negatif tentang keputusan Mendagri dalam Wacana untuk TNI/Polri menjadi PLT Gubernur Papua.

“ini adalah kebijakan Pemerintah jadi jangan ada pihak-pihak yang mau mengadu domba antara masyarakat dan pemerintah, karena semua keputusan yang diambil oleh pemerintah itu baik buat Papua serta kemajuan Papua kedepan,” ungkap Martinus Warimon.

Sebagai Ketua KNPI saya berharap agar Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkebang di Media Sosial atau Media-media yang akan membuat gaduh Tanah Papua, tutup Ketua KNPI Martinus Warimon.

Read More